PROFIL

Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi NTB merupakan Satuan Tugas yang dibentuk di tingkat propinsi, berfungsi memfasilitasi pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program  bidang Cipta Karya di tingkat propinsi, yang dilaksanakan oleh Satgas Perencanaan dan Pengendalian Propinsi.  Sesuai dengan Permen PU No. 02/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri, maka tugas Kasatker SNVT tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan seluruh tugas pelaksanaan SNVT/Satuan Kerja Sementara (SKS) terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menjamin terwujudnya output yang telah ditetapkan.
2. Memimpin seluruh pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
3. Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti SNVT di bawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan.
4. Menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Susunan Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan persetujuan Kepala SNVT.
5. Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak (Dalam hal Kepala SNVT merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
6. Menyetujui setiap Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatangani Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja. (Dalam hal Kepala SNVT tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).
7. Menyetujui usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk diteruskan kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. (Dalam hal Kepala SNVT/ tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).
8. Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melakukan pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan kegiatan operasional SNVT  kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maupun kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran/Barang.
10. Menyusun dan meyampaikan laporan seluruh kegiatan SNVT  kepada pihak yang terkait sesuai aturan yang berlaku.

Disamping tugas-tugas diatas Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi NTB juga merupakan perpanjangan tangan Pusat untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Kabupaten/Kota dimana Perencanaan dan pengendalian bidang Cipta Karya di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota (sebelumnya bernama Satgas RPIJM Kab/Kota). Surat Keputusan Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas, Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota selalu berkoordinasi dengan Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dan SKPD Kab./Kota.

Berikut Jejaring Kerja Perencanaan Dan Pengendalian pada proses Perencanaan :




Jejaring Kerja Perencanaan Dan Pengendalian pada proses Pemantauan :




Dan Jejaring Kerja Perencanaan Dan Pengendalian pada proses Evaluasi :



Pembagian Peran Dalam Penyusunan Program



Siklus Perencanaan Dan Penganggaran

Pada akhirnya ketika semua perencanaan telah direncanakan dan semua hitungan telah diperhitungkan, tanpa kemauan dan kerja sama yang kuat serta sedikit keikhlasan dalam keluangan maka semua tuntunan dan pedoman hanyalah benda usang tanpa gerak dan inisiatif.