“GERAKAN IKHLAS MEMBANGUN NEGRI” Bersama CITY CHANGER NTB (Pegiat Pemukiman Berkelanjutan) Dalam Merealisasikan 100-0-100

Sebagai dampak urbanisasi, saat ini kota-kota di dunia termasuk di Indonesia menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks. Kota-kota menanggung beban dengan tumbuhnya permukiman kumuh, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, serta semakin lebarnya kesenjangan sosial, karena lebih kurang 50% penduduk dunia saat ini tinggal di perkotaan. Berbicara mengenai kawasan kumuh, baik di atas tanah legal (slum area) maupun di atas tanah illegal (squatter), akan terus berkembang apabila tidak ada upaya penanganan yang serius dalam persoalan ini. Tantangan di depan mata semakin jelas, pemerintah harus mengelola kawasan kumuh tersebut dengan kebijakan yang tepat serta program-program yang terukur. Dalam penyelesaian persoalan kumuh ini Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum berperan dalam menangani kawasan kumuh dengan melakukan penataan lingkungan maupun penyediaan rumah layak huni dan berkelanjutan. Dalam RPJMN ke-2, pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya diarahkan untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan permukiman yang berkualitas.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan, revitalisasi kawasan, dan peningkatan kualitas permukiman serta penyediaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai dengan operasi dan pemeliharaan insfrastruktur.

Capaian penyediaan akses air minum sampai akhir tahun 2013 telah mencapai 67,7% penduduk.Berdasarkan perkiraan maju hingga tahun 2015 Pemerintah optimis target MDGs untuk sektor air minum sebesar 68,87% akan dapat tercapai. Untuk capaian pelayanan sanitasi meningkat hingga 59,7% dari target MDGs sebesar 62,4% penduduk yang diperkirakan dapat terwujud pada tahun 2015.Sedangkan untuk kawasan kumuh menurut data SUSENAS 2011, luasan kawasan kumuh tersisa sebesar 12,75% atau menurun 8,18% dari kondisi tahun 1993.

Setelah hampir dipastikan mencapai target MDGs tahun 2015, tantangan berat Indonesia di bidang infrastruktur permukiman adalah memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk  masyarakat Indonesia pada tahun 2019 atau akhir RPJMN ke-3 tahun 2015-2019.

Ditjen Cipta Karya mengidentifikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target 100-0-100 tersebut.Di sektor air minum Indonesia membutuhkan Rp. 274 triliun untuk mencapai akses 100% yang diharapkan dari APBN sebesar Rp. 89,1 triliun. Untuk menurunkan luasan kawasan permukiman kumuh hingga 0%, Ditjen Cipta Karya memperkirakan kebutuhan pendanaan sekitar Rp. 171 triliun yang diharapkan dari APBN sebesar Rp. 22,4 triliun. Sedangkan di sektor sanitasi,target akses 100% baru bisa tercapai dengan perkiraan pendanaan Rp. 285 triliun yang diharapkan dari APBN sebesar Rp. 94 triliun. Terhadap target berat pada tahun 2019, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum menyebutnya dengan Key Performance Indicators 100-0-100.“Bahasa” sederhana tersebut merupakan aktualisasi visi Cipta Karya untuk  mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan pada lima tahun ke depan.

Menjawab tantangan berat tersebut, pembenahan yang sedang dijalankan Ditjen Cipta Karya diantaranya adalah meluruskan pendekatan pembangunan yang bersifat entitas yang menjadi payung program keterpaduan bidang Cipta Karya dalam menentukan delivery program. Dalam pendekatan entitas yang terpadu, baik arah spasial permukiman regional, kota, kawasan, maupun lingkungan, Ditjen Cipta Karya telah mendesain program dan anggaran berdasarkan nilai strategis kawasan dan kelengkapan peraturan yang dimiliki Pemda, yaitu Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda Bangunan Gedung. Desain lain yang disiapkan dalam penanganan kumuh, akan diprioritaskan pada kawasan-kawasan permukiman kumuh di kawsan strategis kabupaten/kota dan kabupaten/kota KSN yang akan ditangani secara terpadu. Sedangkan untuk air minum dan sanitasi akan dilaksanakan dengan pendekatan entitas yang diprioritaskan pada kawasan regional dan daerah daerah rawan air.

Dalam mencapai target 100-0-100, mengingat keterbatasan APBN dan sumber daya, Ditjen Cipta Karya akan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha/swasta maupun masyarakat dan salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya dalam rangka Hari Habitat  Dunia 2014 adalah mencari/menyeleksi orang-orang  peduli terhadap lingkungan permukiman dari berbagai kalangan termasuk kalangan mahasiswa.

Untuk mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan diperlukan peran aktif semua pihak, termasuk para penggiat permukiman berkelanjutan (city changer).  Semua pihak bisa berperan dan menjadi city changer di wilayah permukiman masing-masing, karena city changer adalah orang-orang yang memiliki kemauan dan kepedulian serta mampu melakukan tindakan nyata untuk mewujudkan lingkungan permukiman perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan. Beberapa peran yang dapat dijalankan oleh city changer adalah (1) peran sebagai motivator, yakni mendorong  masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk peduli dan mau terlibat aktif dalam kolaborasi mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan; (2) peran sebagai inovator, yakni mampu menemukan gagasan-gagasan baru atau gagasan yang belum dipikirkan oleh masyarakat saat ini untuk kemudian mewujudkan gagasan tersebut secara riil di lingkungan permukimannya; (3) peran sebagai fasilitator, yakni melakukan berbagai kegiatan pendampingan baik kepada masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha  dan pemangku kepentingan lainya dalam rangka  peningkatan kapasitas dan penyadaran sehingga dengan kesadaran mau terlibat aktif dan bersinergi  dalam berbagai kegiatan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

City changer dalam mengemban peran-peran tersebut di atas berdasarkan prinsip (a) Peduli, melakukan  kegiatan dalam pembangunan permukiman yang layak huni dan keberlanjutan karena dorongan dari hati sebagai perwujudan dari kesadaran sebagai “manusia sejati”, yakni keberadaannya harus bermanfaat bagi sesama dan lingkunganya; (b) Kerelawanan, kesadaran diri dan kepedulian akan menumbuhkan sifaf kerelawanan, yakni melakukan sesuatu tanpa pamrih atau kepentingan pribadi untuk memperoleh sesuatu  yang bersifat materi; (c) Berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor), permukiman tidak layak huni umumnya banyak terjadi di komunitas warga miskin, oleh karena itu aktifitas para city changer senantiasa mengutamakan kepada warga miskin sebagai sasaran kegiatan; (d) Fasilitasi, berupaya menggerakkan pihak pihak lain untuk peduli dan bersinergi untuk memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan, penganggaran dan pemrograman dalam rangka pembangunan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.(disadur dari keynote speech dirjen cipta karya pada acara martikulasi city changer penggiat permukiman berkelanjutan oleh Syamsul Rizal, City Changer NTB).